Prioritas Pendidikan di Pedalaman: Disdikbud Kutim Bergerak Cepat, PerbaikiInfrastruktur Sekolah Rusak Parah di Wilayah Terpencil
Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama di wilayah pedalamandan terpencil, terus menjadi sorotan utama. Menanggapi temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi D yang menunjukkan masih banyak gedung sekolah dasar (SD) dalam kondisi memprihatinkan mulai dari atap bocor, dinding lapuk, lantai jebol, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi perbaikan.
Sekretaris Komisi D DPRD Kutim, Shabaruddin, berulang kali mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah sebagai prioritas utama. Ia mencontohkan kondisi ekstrem di Desa Susuk Dalam yang ruang kelasnya mengalami kerusakan parah dan Desa Tanjung Manis yang belum memiliki toilet layak. Kondisi ini dinilai menghambat kenyamanan, keamanan, dan kualitas belajar siswa.
Menanggapi desakan tersebut, Disdikbud Kutim memastikan bahwa upaya perbaikan infrastruktur sekolah merupakan proses berkelanjutan dan telah menjadi fokus utama, didukung oleh peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Dalam dua tahun terakhir, perbaikan sekolah sudah mulai terlihat, namun volume kerusakan yang besar membutuhkan waktu dan alokasi anggaran yang memadai untuk menuntaskan seluruhnya.
Disdikbud Kutim kini tidak hanya fokus pada perbaikan bangunan yang rusak, tetapi juga terus membangun sekolah dan ruang kelas baru, serta mengoptimalkan program Sekolah Filial untuk menjangkau anak-anak di daerah yang sulit diakses. Tujuannya adalah memastikan setiap anak di Kutim dapat belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan representatif, sekaligus menciptakan kesetaraan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan di pedalaman. DPRD Kutim berkomitmen untuk terus
memantau proses perbaikan, mendorong agar pembangunan sekolah dibangun dengan konstruksi permanen, dan memastikan anggaran sektor pendidikan dialokasikan secara efektif. (Adv)
