Fondasi Regulasi Lingkungan 30 Tahun: DLH Kutim Finalisasi Ranperda RPPLH2024-2054, Landasan Pembangunan Berwawasan Ekologis
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sebuah dokumen strategis jangka panjang yang berlaku hingga 30 tahun ke depan (2024-2054). Inisiatif ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menjadi komitmen nyata Pemkab Kutim untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip kelestarian alam.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kutim, Adrian Wahyudi, menjelaskan bahwa dokumen RPPLH akan menjadi pijakan hukum utama, memuat arah kebijakan, strategi, dan program untuk mengatasi isu-isu lingkungan strategis di Kutim. Isu-isu tersebut mencakup deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, konflik tata ruang, persoalan sampah, hingga dampak aktivitas pertambangan.
Penyusunan dokumen ini, yang prosesnya telah dimulai sejak tahun 2024, kini fokus pada perampungan naskah akademik dan Ranperda. Untuk memastikan kualitas dan legitimasi yang kuat, DLH Kutim telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi (dengan bantuan dari Universitas Gadjah Mada/UGM), pelaku usaha, dan masyarakat luas melalui Konsultasi Publik.
RPPLH ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena akan menjadi acuan utama bagi dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan adanya Perda RPPLH, Pemkab Kutim berharap dapat mewariskan lingkungan yang sehat, hutan yang lestari, dan udara yang bersih bagi generasi mendatang, sekaligus mewujudkan misi pembangunan berkelanjutan. (Adv)
