Purantara.id, Samarinda – Pengelolaan dana di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie (RSUD AWS) Samarinda kini menjadi sorotan utama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, yang akrab disapa Tio, telah mengungkapkan keprihatinannya terkait transparansi dalam pengelolaan dana di rumah sakit ini.
Tio, sebagai ketua komisi yang bertanggung jawab untuk mengawasi pendapatan asli daerah (PAD) dan aset daerah, menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana di RSUD AWS. Menurutnya, pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan benar dan efisien.
“Komisi II DPRD Kaltim juga mengingatkan pentingnya menghadapi kasus-kasus seperti dugaan penggelapan dana Tunjangan Pemeliharaan dan Pengembangan (TPP) di RSUD AWS,” kata Tio.
Tio menekankan perlunya tindakan preventif dan antisipatif dalam mengatasi masalah ini. Upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan rumah sakit tidak hanya berhenti pada transparansi keuangan. Komisi II juga meminta data mengenai pendapatan rumah sakit dan laboratorium di Kaltim. Mereka percaya bahwa hadirnya rumah sakit adalah untuk mendukung pusat layanan kesehatan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat Kaltim menjadi prioritas utama Komisi II. Mereka menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit, terutama ketika menghadapi peralatan medis yang lengkap dan canggih. Tio mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang lebih baik bagi pasien.
RSUD AWS Samarinda diakui sebagai salah satu rumah sakit lengkap di Indonesia, dan Komisi II berharap agar masyarakat Kaltim bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan berkualitas di sana. Pentingnya sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan, juga ditekankan oleh Tio.
Komisi II DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim. Mereka yakin bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana adalah langkah penting untuk mencapai tujuan ini. (Fr/Adv/DPRDKaltim)
