Purantara.id, Samarinda – Baru-baru ini, kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, telah memunculkan perdebatan di berbagai lapisan masyarakat.
Dalam konteks ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, telah mengeluarkan pernyataan tegas yang menyoroti pentingnya kelangsungan sistem pangan negara.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa kasus hukum yang melibatkan seorang menteri tidak boleh menghentikan tugas kenegaraan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini, Samsun menjelaskan, “Artinya, proses dan tugas negara untuk melakukan kewajiban ketersediaan pangan untuk rakyat Indonesia tidak akan berhenti dengan hanya satu oknum menteri yang kemudian bermasalah hukum.”
Samsun juga menyoroti pentingnya pemisahan individu dari sistem yang lebih besar.
Menurutnya, Menteri Limpo hanyalah satu elemen dalam sistem pertanian nasional yang melibatkan banyak pihak dalam penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam pandangan DPRD Kalimantan Timur, pemahaman ini harus membimbing langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kelangsungan sistem pertanian dan ketersediaan pangan.
Kasus korupsi dalam pengelolaan dana di Kementerian Pertanian memang merupakan isu serius yang perlu ditangani dengan tegas. Namun, perlu diingat bahwa menggantikan seorang menteri bukanlah solusi akhir.
DPRD Kaltim mendorong upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas dan reformasi dalam sistem pertanian nasional.
Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengakhiri dengan mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar rakyat Indonesia, dan kestabilan sistem pertanian adalah kunci bagi kelangsungan hidup mereka.
Dalam hal ini, masyarakat Indonesia berharap agar tugas negara untuk memastikan ketersediaan pangan tetap menjadi prioritas, terlepas dari perubahan dalam kepemimpinan.
Dengan pernyataan ini, DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kelangsungan sistem pangan negara demi kesejahteraan rakyat, serta mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk bekerja sama guna memastikan kelangsungan sistem pangan nasional yang kuat dan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. (Fr/Adv/DPRDKaltim)
