Purantara.id, Samarinda – Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi menyampaikan, keinginan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi agar Kaltim menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional pada tahun 2026.
Dalam sambutannya, pada saat Rapat Kerja (Raker) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim di Balikpapan, Sabtu (19/2/2022), Riza mengatakan, usulan Wagub itu pertama tercetus pada acara MUI Kaltim di Samarinda, pekan lalu.
“Wagub Hadi Mulyadi ingin Kaltim sebagai tuan rumah MTQ, maksudnya ingin menjadikan tepat 50 Tahun MTQ Nasional di Kaltim, sekaligus momentum kebangkitan prestasi MTQ Kaltim,” katanya, seraya menyebutkan Kaltim pernah menjadi tuan rumah MTQ nasional pada 1976.
Hal demikian, ia meminta kepada LPTQ Kaltim untuk turut memfasilitasi keinginan Wagub ke LPTQ Pusat, Menteri Agama maupun Presiden RI.
Ia mengaku, prestasi MTQ Kaltim harus dibangkitkan agar memiliki lebih banyak juara di setiap penyelenggaraan MTQ maupun Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat nasional, bahkan internasional.
Di samping itu, Pengurus LPTQ Kaltim Dr H Moh Jauhar Efendi didampingi HM Isnaini, mengatakan langsung keinginan Kaltim sebagai tuan rumah kepada Kasubdit MTQ dan Musabaqah Al Hadits pada Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI, Rijal Ahmad Rangkuty selaku narasumber raker.
“Silakan saja diusulkan dan disampaikan secara tertulis,” ucap Rijal secara daring pada raker tersebut.
Selanjutya, pada sidang-sidang komisi, LPTQ Kaltim kembali menegaskan siap memfasilitasi dan mendukung agar Kaltim menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2026.
“LPTQ Kaltim mengusulkan kepada LPTQ Pusat agar Provinsi Kaltim menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2026,” kata Bambang Iswanto yang juga Ketua Komisi Bidang Rekomendasi Raker LPTQ Kaltim.
Raker LPTQ Provinsi yang bertema “LPTQ Kaltim Siap Menyukseskan MTQ ke-43 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan MTQ ke-29 Tingkat Nasional Tahun 2022”. Berlangsung lancar dengan dihasilkannya sejumlah keputusan untuk evaluasi, perencanaan dan penyusunan program kerja, serta konsolidasi antar-pengurus provinsi dan kabupaten/kota.
“Semoga keputusan dan hasil-hasil raker ini dapat segera direalisasikan dengan baik,” pungkasnya. (Kmf/adv/hb)
