Purantara.id, Samarinda – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, memimpin peran aktif dalam upaya memperkuat integritas di tingkat Pemerintah Daerah. Melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Teknis Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023, Norhayati menandai komitmen serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
PAKU Integritas, program yang melibatkan Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan pasangan masing-masing, bertujuan memperkuat tatanan integritas di Pemerintah Daerah.
Norhayati menjelaskan bahwa pembekalan awal, yakni Pembekalan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara dan Pasangan (Executive Briefing), akan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik-praktik anti-korupsi.
“Pemahaman ini menjadi dasar kuat bagi semua pihak untuk bersama-sama melawan korupsi,” ujar Norhayati.
Program selanjutnya, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas, diharapkan memberikan keterampilan praktis kepada peserta untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mengintimidasi integritas mereka.
Pentingnya peran pasangan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi ditekankan melalui Pembekalan Antikorupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara Peserta. Norhayati menyampaikan keyakinannya bahwa keterlibatan pasangan akan menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga integritas.
Jadwal pelaksanaan program ini pada Rabu-Jumat, 22-24 November 2023, menandai komitmen bersama untuk mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kalimantan Timur. Norhayati mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa kolaborasi solid adalah kunci keberhasilan program ini.
PAKU Integritas bukan sekadar inisiatif, melainkan fondasi untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi, mendukung efisiensi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Program ini menjadi langkah signifikan dalam menaikkan standar integritas, membentuk pondasi yang kuat bagi pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab di Kalimantan Timur. (Fr/Adv/DPRDKaltim)
