Purantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa OPD telah dilaporkan memiliki capaian serapan anggaran yang rendah, dan inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Wakil Ketua Komisi DPRD Kaltim, Seno Aji, mengakui perlunya tindakan yang terukur untuk mengatasi masalah ini. DPRD Kaltim memandang hal ini sebagai bagian dari fungsi dan tugas mereka dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Seno Aji juga menggarisbawahi pentingnya merencanakan langkah-langkah strategis sebelum pergantian tahun untuk memaksimalkan serapan anggaran.
Beberapa OPD yang mendapat sorotan dalam konteks ini termasuk Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat) Kaltim dan Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kaltim. Seno Aji menekankan perlunya memberikan perhatian khusus terhadap kinerja dan capaian anggaran OPD ini.
Salah satu faktor yang turut mempengaruhi capaian anggaran yang kurang maksimal adalah pembayaran kepada pihak ketiga yang masih dalam proses.
“Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memberikan informasi bahwa penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga adalah salah satu kunci untuk meningkatkan serapan anggaran,” kata Seno.
Koordinasi antara DPRD Kaltim dan Pj Gubernur Kaltim diharapkan akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah serapan anggaran rendah. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran daerah digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Upaya untuk memaksimalkan serapan anggaran ini juga akan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi capaian anggaran, termasuk evaluasi proses pembayaran kepada pihak ketiga.
“Semua pihak berharap bahwa langkah-langkah yang akan diambil dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah di Kaltim. DPRD Kaltim akan terus memantau perkembangan dan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” imbuh Seno. (Fr/Adv/DPRDKaltim)
