DPRD Kaltim Mendorong Pemkot Samarinda Menertibkan Pertamini dan Distribusi BBM
Purantara.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir, telah mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi sejumlah pertamini yang menjamur di Kota Samarinda.
Walaupun regulasi terkait pertamini berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Kota (Pemkot), Jabir berpendapat bahwa langkah-langkah perbaikan SPBU oleh Pertamina dapat secara tidak langsung membantu menertibkan permasalahan pertamini yang tumbuh subur di kota ini.
Jabir menjelaskan bahwa lonjakan pertamini terkait erat dengan kendala antrian panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU milik Pertamina.
“Masyarakat yang merasa terjebak dalam antrian panjang ini akhirnya mencari alternatif dalam bentuk pertamini,” imbuhnya.
Jabir menyatakan bahwa ia memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk menjaga ketertiban dan mengatasi masalah yang ada. Selain itu, mengusulkan penggunaan kartu BBM sebagai salah satu solusi untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi.
Ia berpendapat bahwa masalah antrian panjang dan kelangkaan BBM diakibatkan oleh banyaknya pengguna BBM yang tidak sesuai dengan kriteria penerima subsidi. Melalui kartu BBM, distribusi BBM dapat diawasi dengan lebih baik, memastikan bahwa bantuan subsidi mencapai mereka yang benar-benar memerlukannya.
Dalam konteks ini, Sutomo Jabir juga menyoroti pentingnya data pengguna BBM yang akurat. Data ini seharusnya menjadi pedoman dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara efisien. Sayangnya, masih banyak pengguna di luar data tersebut yang mendapatkan subsidi, sehingga perlu ada usaha yang lebih serius untuk meningkatkan akurasi dan keberlanjutan penggunaan data.
Anggota DPRD Kaltim ini juga menyadari adanya dampak positif dan negatif terkait permasalahan ini. Meskipun antrian panjang dan kelangkaan BBM mengganggu kenyamanan pengendara, ada juga masyarakat yang sangat memerlukan subsidi BBM untuk kelangsungan aktivitas mereka. Selain itu, pengecer bensin juga terdampak, dengan ikut mengantri di pom bensin, menciptakan dinamika tersendiri dalam distribusi BBM.
Akhirnya, Sutomo Jabir berharap bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah memikirkan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini.
“Sebagai ibukota provinsi, Samarinda harus memastikan ketertiban dalam distribusi BBM dan pengelolaan pertamini guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Perlu tindakan bijak dan solutif untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam distribusi BBM di Kota Samarinda,” tegasnya.(Fr/Adv/DPRDKaltim)
