Ely Sorot Nominal Anggaran Bankeu Pemprov Kaltim di Kukar Hanya Rp3,8 Miliar

Purantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kabarnya hanya memberikan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2023 hanya sekitar Rp 3,8 Miliar saja.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar, Ely Hartati Rasyid menilai, angka tersebut terlalu kecil dan Pemerintah Provinsi perlu meningkatkannya.
Pada momen kunjungan dapil atau kundapil yang pihaknya sempat lakukan beberapa waktu lalu, Ely mengaku merasa malu melihat besaran anggaran tersebut mengingat Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, tetapi justru seolah diremehkan oleh Bankeu.
“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh Bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” ujar Ely di momen Rapat Pripurna DPRD Kaltim ke-12, Senin (10/4/2023).
Dikatakan Ely, anggaran itu perlu di tingkatkan juga supaya lebih berkeadilan dalam hal keuangan.
Mengulas tahun sebelumnya, nilai Bankeu yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Meski begitu, kata Ely anggaran tersebut bahkan terbilang kurang dan masih harus di tombok.
“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah, nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” kata Ely.
Pihaknya pun menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik kepada Pemerintah Provinsi sangat berpengaruh sehingga wajib diperhatikan.
Berangkat dari itu, Politikus PDI Perjuangan Kaltim tersebut menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” ujar Ely.
“Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” sambung Ely (Fc/Adv/DPRDKaltim)