Udin Minta Lembaga DPRD Kaltim Sampaikan Surat Terbuka Pada Presiden Terkait Pertambangan Ilegal
Purantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, M.Udin meminta lembaga DPRD Kaltim segera membuat surat terbuka kepada Presiden RI terkait pertambangan batu bara ilegal di Benua Etam.
M.Udin yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Kaltim ini menjelaskan, jika dorongan dimaksudkan agar Pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal, apalagi yang hanya membawa bencana bagi masyarakat.
Dia membeberkan, kalau pihaknya dalam menjalankan tugasnya juga telah melaksanakan pengecekan terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Palsu dimana diantaranya ada perusahaan yang masih aktif beroperasi, yaitu PT Tata Kirana Mega Jaya di Sepaku, Gunung Tengkorang.
“Operasinya yaitu menggunakan jalan umum, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Menggunakan truk. Hampir lebih dari 100 truk yang keluar masuk dalam lokasi kegiatan tambang,” sebut M.Udin, saat interupsi dalam suasana Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-9.
Meski sempat terhalang cuaca hujan, tetapi Tim Pansus berhasil sampai di tempat penumpukan batu bara. Bahkan aktivitas pertambangan tersebut di jaga ketat oleh preman-preman.
“Kemudian JT pembuangannya itu berada di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku. JT yang digunakan ialah JT HBH. Di mana JT HBH bukan untuk kegiatan batu bara. Sementara yang memiliki legalitas untuk batu bara adalah JT PKP,” tuturnya Senin (13/3/2023).
Politikus Partai Golongan Karya itu pun meminta kepada pemerintah untuk terus berkoordinasi, karena sampai kapan Kaltim terus dipenuhi dengan tambang batu bara.
“Ini perlu ditanggali serius. Saya ingatkan di dalam tahun pertama ini saja di tambang resmi sudah ada 5 orang yang meninggal, apalagi yang tidak resmi. Mari bersama kita usut, termasuk bantuan Kejaksaan Tinggi Kaltim,” jelas M.Udin.
“Pansus juga siap bekerjasama membuka semua tabir yang ada di pemerintahan ini. Saya mendorong juga membuat surat terbuka kepada Presiden terkait tambang ilegal,” sambungnya. (Fc/Adv/DPRDKaltim)
