Purantara.id, Samarinda – Kemajuan Kota Raja Tenggarong sebagai mitra Ibukota Nusantara (IKN) perlu di maksimalkan pemerintah. Salah satunya bagi pengembangan dan eksistensi pada sektor wisata.
Kota Raja Tenggrong memiliki destinasi wisata lokal yakni Ladaya dengan Pulau Kumala. Tempat ini dulunya terkenal dengan ribuan pengunjung tiap hari yang kemudian menjadi sepi karena memang nilai jual pariwisatanya menurun.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid mengatakan pengembangan dapat juga dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan diperbolehkannya akses penyeberangan ke Pulau Kumala dari sebelumnya hanya berjalan kaki kemudian boleh menggunakan kendaraan kecil sepeda motor. Ini sebagai upaya untuk menarik para wisatawan.
“Menurut saya pribadi mungkin jembatannya bisa dirubah. Dari sebelumnya hanya orang berjalan kaki, tetapi bisa juga dilewati kendaraan kecil. Sebab jembatan juga cukup jauh,” kata Ely Hartati Rasyid dikonfirmasi awak media, Sabtu (22/10/2022).
Diterangkan Ely ini bisa menjadi salah satu trobosan untuk kemajuan destinasi wisata di Kutai Kartanegara. Baginya, modern kini membuat orang malas berfikir dua kali untuk berjalan kaki sebab lintasan jembatan cukup panjang.
“Bisa dilihat dari masyarakat yang membeli makan atau sayur sekarang sudah bisa secara online dan tidak perlu keluar rumah. Jembatan itu harus dirubah bisa dilewati kendaraan kecil jadi kalau masuk Insha Allah Pulau Kumala,” kata Ely.
“Kemarin informasinya ada yang menang lelang untuk kelola Pulau Kumala. Nanti saya konfirmasi lagi. Karena apabila ada pihak ketiga yanh mengelola, pemerintah daerah dapat terbebaskan dari biaya perawatan,” tandasnya.
Ely berharap, destinasi ini bisa kembali berkembang karena akan berkompetisi dalam perpindahan IKN di Bumi Etam. Sehingga sebagai daerah mitra tentunya perlu berkontribusi langsung.
Kalau dukungan pemerintah provinsi terhadap pengembangan Kukar tentu bisa jadi, kata Ely. Karena ada kawasan-kawasan Perda Pembangunan Induk Pariwisata yang terbentuk dan harusnya ada kawasan yang memanh menjadi prioritas.
“Wajib juga pemerintah support karena itu tidak berdasarkan anggaran pemda saja. Namun tumbuh dari masyarakat pihak swasta itu luar biasa juga dan harus di dukung jadi tidak membebani APBD sepenuhnya,” pungkasnya. (Bap/Adv/DPRDKaltim)
