Purantara.id, Samarinda – Persoalan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di Kaltim diduga palsu bahkan terdapat tanda tangan Gubernur Kaltim masih bergulir. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan jika dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Batubara tengah berjalan hingga saat ini.
Samsun yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini menegaskan kalau pihaknya telah meminta kepada tenaga ahli komisi untuk melakukan pengamatan. Setelah itu baru akan di bawa ke dalam rapat pimpinan.
Dijelaskan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini karena rapat pimpinan yang nantinya akan memutuskan apakah perlu dibuatkan pansus batubara atau langsung diserahkan kepada komisi yang membidangi.
“Saya sendiri sepakat untuk pembentukan Pansus. Hingga sekarang proses telaah masih berlangsung,” jelas Samsun, Kamis (29/9/2022).
Samsun berharap dengan dibentuknya pansus bisa memastikan letak kesalahan dan bagaimana solusi pemecahan masalahnya.
Menurut Samsun, pembentukan pansus juga dinilai dapat memfokuskan persoalan yang bukan hanya sekedar dugaan pemalsuan 21 IUP, tetapi juga tanggung jawab sosial lainnya oleh perusahaan pertambangan batubara.
“Tetapi tentu juga ada tanggung jawab sosial perusahaan, jaminan reklamasi dan persoalan tambang secara mendalam karena semua saling berkaitan,” kata Samsun.
Diketahui DPRD Kaltim dalam hal ini Komisi III dan Komisi I sebelumnya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas ESDM dan Dinas DPMPTSP Kaltim, pada 12 Juli 2022 lalu. Dalam rapat tersebut membahas masalah 21 IUP yang diduga palsu, jaminan reklamasi hingga persoalan penyaluran dana CSR di Kaltim. (Bap/Adv/DPRDKaltim)
