Purantara.id, Samarinda – Beberapa akhir ini drama isu terkait pemotongan intensif guru mencuat di publik pasca Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membahas wacana pemangkasan insentif guru honorer pada Jumat (28/9/2022).
Saat dikonfirmasi, Walikota Samarinda, Bapak Andi Harun menepis isu tersebut. Melalui media Beliau mengeluarkan statement bahwa tidak adanya pemangkasan terkait insentif guru.
Namun surat edaran nomor 420/9128/100.01 dengan dalih penyelarasan insentif guru kembali menjadi pro kontra justru di terbitkan oleh Pemkot Samarinda
Muhammad Hasbi, Ketua Bidang Riset dan Pendidikan, menilai kalimat penyelarasan yang di sampaikan kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Kota Samarinda adalah dalih yg di buat-buat oleh pemerintah hari ini.
“Setiap tahun kita berdebat dan memperjuangkan gaji buruh, lalu kita lupa tentang gaji guru. Apa artinya merdeka mengajar bila kesejahteraan guru enggan kita perjuangkan,” ujarnya.
Seperti jargon Kota Samarinda, Pemkot Samarinda harus mensejahterakan guru untuk mewujudkan kota peradaban, sebab pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan.
