Purantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) sayangkan tindakan perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kaltim yang tidak serius dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) pada daerah.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkap, hal ini telah terjadi secara nyata di depan mata dan menilai bahwa perlu adanya koreksi untuk titik temu.
Tidak main-main, CSR PKP2B yang jelas beroperasi di wilayah Kaltim justru salurkan bantuan senilai Rp 100 miliar untuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Rp 50 miliar untuk Universitas Indonesia (UI), dan Rp 50 miliar untuk Universitas Gajah Mada (UGM).
“Unmul dan Universitas lain di Kaltim mana ko nggak ada, jadi wajar saya sebagai masyarakat Kaltim menyuarakan itu, wajar saja dipertanyakan. Ini yang nyata di depan mata,” tegas Hadi Mulyadi.
Hadi Mulyadi menuturkan, hal ini juga sebetulnya kerap disinggung Gubernur Kaltim H Isran Noor bahwa meningkatnya laba karena besarnya produksi batu bara tidak sebanding dengan jumlah CSR yang diberikan.
“Pak Gubernur sering mengkritik hal ini, produksi meningkat, laba naik, tetapi CSR tidak pernah naik. Emangnya kita nggak ngerti matematika,” seru Hadi di Sekretariat DPRD Kaltim.
Padahal, sambungnya, CSR untuk memprioritaskan daerah produksi sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
“Aturannya ada, CSR harus memprioritaskan daerah yang memproduksi. Masalahnya PKP2B ini urusannya dengan pusat seakan-akan daerah ini diabaikan,” ungkapnya.
Mantan Anggota Komisi VII DPR RI itu pun menilai kurangnya komunikasi yang baik antara daerah dan pusat, bahkan daerah sudah begitu banyak memberikan hasil bumi kepada Negara.
“Ekspor terbesar setelah Jawa Barat adalah Kaltim, kan luar biasa kita membantu Negara,” imbuhnya.
“Pak Isran mengatakan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) minimal 50 persen. Yang jelas kita sudah melakukan dua kali, zaman Pak Awang belum, mudahan di zaman Pak Isran mendapat hasil yang lebih mantap,” pungkasnya.(Aw/Adv/KominfoKaltim)
