Musrenbangnas, Pemprov Kaltim Minta Pemerintah Pusat Segera Realisasikan Jalan Tol Samarinda-Bontang
Purantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meminta Pemerintah Pusat segera merealisasikan jalan tol Samarinda-Bontang. Hal ini terungkap ketika Gubernur Kaltim, Isran Noor diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Sekda Kaltim M Sa’duddin didampingi Kepala Bappeda Kaltim, HM Aswin dan Kepala Biro Adbang Setda Provinsi Kaltim, Lisa Hasliana mengikuti Musrenbangnas secara virtual dari Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/4/2022).
Plt Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kaltim, M Sa’duddin berharap proyek pembangunan di Kaltim segera direalisasikan.
“Intinya harapan kami, apa yang sudah dimasukkan dalam prioritas pembangunan nasional bisa segera terealisasi,” terangnya.
Di samping itu, Kepala Bappeda Kaltim, Aswin yang hadir dalam agenda tersebut, mengatakan usulan Kaltim menurutnya sudah cukup bagus. Mulai soal infrastruktur jalan, bendungan, pos lintas batas negara (PLBN) dan jalan di perbatasan, pelabuhan, hingga program pengembangan superhub.
“Apa yang kami usulkan sesungguhnya sudah cukup bagus. kami berharap bisa segera dilaksanakan dan direalisasikan. Salah satunya, jalan poros Samarinda-Bontang itu baik. Begitu juga dengan semua jalan nasional lainnya,” tegas Aswin.
Untuk itu, sejumlah proyek strategis nasional di Kaltim yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional antara lain adalah Jalan Tol Samarinda-Bontang, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (perbaikan), Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy di Kutai Timur, Bendungan Marangkayu di Kutai Kartanegara, Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Rawa Telake di Penajam Paser Utara.
Kemudian, Presiden Joko Widodo saat membuka Musrenbang, mengingatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah agar lebih cermat, teliti dan berhati-hati dalam perencanaan pembangunan karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Ditambah lagi ancaman krisis global sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina.
Presiden juga meminta agar pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung pengembangan industri subtitusi impor. Misal menanam jagung dan kedelai yang masih banyak impor, karena lahan di Indonesia masih banyak bisa digunakan untuk menanam jagung dan kedelai.
Arahan kedua Presiden Jokowi, percepat hilirisasi industri. Daerah-daerah yang memiliki potensi cokelat dan kopi, bisa didorong ke industri. Demikian juga daerah yang memiliki potensi pertambangan juga perlu diarahkan untuk membangun smelter.
“Jangan sampai kita hanya menjadi pengekspor raw material. Hanya mengekspor bahan baku,” pungkasnya. (Kmf/adv/hb)
