Wakil Ketua DPRD Kaltim, Apresiasi Kedatangan Tenaga Ahli Utama KSP
Purantara.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengapresiasi kedatangan Ali Mochtar Ngabalin dan rombongan yang hadir saat diskusi bahas Ibu Kota Negara (IKN) di Ruang Tepian 1, Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (24/3/2022).
Seno Aji mengatakan, menggali informasi terkait belumnya clear and clean lahan di wilayah IKN juga harus diakomodir pemerintah pusat dan daerah.
“Banyak yang tidak sampai ke telinga Presiden bahwa Kaltim terdiri dari beberapa etnik, ada Kutai, Banjar dan Dayak, tentu masing-masing mempunyai saran,” ucap Politikus Gerinda itu.
Lanjutnya, Seno menilai rombongan tenaga ahli utama presiden turun langsung mendiskusikan banyak persoalan. Dari persoalan lahan yang terganjal Pergub Nomor 6/2020 tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon IKN dan kawasan penyangga, juga sempat disodorkan dihadapan Ali Mochtar Ngabalin cs.
“Diskusi yang tepat dalam menggali informasi bagaimana rekan-rekan di daerah, terkait informasi adanya keprihatinan masyarakat ada instruksi dari Gubernur bahwa mereka tidak dapat mengalihkan tanahnya ke orang lain,” tegasnya.
Sementara, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, melalui diskusi dengan Forkopimda Kaltim dan instansi terkait menjadi sangat penting bagi perwakilan KSP yang mendapat perintah langsung dari Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tentang perkembangan pemindahan IKN, sehingga tidak hanya berbasis dari data dan pengetahuan tetapi juga merasakan langsung di lapangan dan persepsi dari masyarakat.
“IKN ini satu rencana besar, di desain oleh Presiden Soekarno dan direalisasikan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan IKN yang mengusung konsep future smart forest city, bisa menjadi etalase Indonesia menghadapi perubahan iklim yang bisa menjadi percontohan bagi negara-negara di dunia. Untuk itu, kami mengharapkan bantuan dan informasi-informasi yang detail terkait IKN selain dari masyarakat juga dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (Kmf/adv/hb)