Purantara.id, Samarinda – Zona Integritas yang direncanakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap untuk di bangun. Sebagai bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melaksanakan penandatanganan Komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Perlu diketahui, saat ini banyak dari instansi pemerintah yang menggunakan istilah Zona Integritas, termasuk di Lingkungan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya. Dalam Pasal 1 angka 1 Permenpan RB No 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Maka, yang di maksud dengan Zona Integritas ialah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomintmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable serta pelayanan publik yang prima.
Zona integritas sendiri sejalan dengan program pemerintah reformasi birokrasi yang dijalankan sejak tahun 2010 silam, yang diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, maupun melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang tegu nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Kegaitan penandatanganan oleh Kanwil bersama Plt Sekda Kaltim juga beberapa instansi di Kaltim, digelar di halaman Kanwil Kaltim jalan MT. Haryono Samarinda, pada Rabu (16/2/2022).
Penandatanganan diawali oleh Plt. Sekda Prov Kaltim, Riza Indra Riadi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kaltim, Asnaedi, kemudian DPRD, Komando Militer IV/Mulawarman, Forkopimda dan instansi Vertikal Kaltim.
Riza mengatakan, pembangunan Zona Integritas, diharapkan seluruh lembaga di pusat maupun di daerah mampu untuk mendeklarasikan atau mencanangkan menuju wilayah bebas korupsi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya dan berintegritas.
“Kalau bisa kegiatan ini diikuti semua instansi, di semua daerah supaya betul-betul bukan hanya wacana atau pidato, tapi benar dilaksanakan,”sebut Riza saat dikonfirmasi.
Menurutnya, hal ini penting karena merupakan batu sandungan terbesar untuk pembangunan, dengan begitu bisa mengurangi korupsi.
“Kita harus bersama-sama untuk bisa membasmi korupsi untuk mewujudkan Pemerintah Bersih,”terangnya.
Acara juga dirangkai dengan Penyematan PIN Zona Integritas dan Penyerahan Buku Saku oleh Plt. Sekda Prov Kaltim, Riza Indra Riadi.(Kmf/adv/nyn)
